Waktu kuliah di Inggris, ada salah satu momen yang memberikan perspektif baru terkait ‘nilai uang’, shocking! Profesor di sana sempat mengkritisi terkait proyek Kereta Cepat di Inggris yang mahal sekali. Namanya HS2 atau High Speed 2 yang menghubungkan Kota London dan Birmingham sepanjang 225 km. Proyek ini diprotes karena anggarannya berpotensi bengkak dari £49 miliar menjadi £100 miliar (setara 1100 triliun rupiah → 2300 triliun rupiah). Drama politik di sana sangat keruh terkait proyek ini hingga akhirnya proyeknya ditunda (alias tidak dianggarkan lagi) padahal sudah menghabiskan sekitar 500 triliun rupiah [1].
Lalu kenapa proyek ini membuat gua shock? Karena pada saat yang sama, Indonesia baru saja berhasil membangun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang panjangnya 142 km dengan anggaran 87 triliun rupiah sebelum akhirnya bengkak jadi 120 triliun. Itupun bengkak karena ada force majeure berupa pandemi covid-19 [2]. Coba bandingkan denga HS2 Inggris, ternyata biaya dan cost overrun KCJB itu biasa aja! Saat itu gua berpikir, wow murah banget ya ternyata biaya bangun proyek kereta cepat di Indonesia ini.
Mungkin ini yang namanya relativitas anggaran. Iya, artinya sebuah anggaran tidak punya tolak ukur absolut. Nilainya hanya bermakna relatif terhadap apa yang kita jadikan pembanding.
Tapi tunggu… perspektif relativitas anggaran di atas pun semakin menjadi-jadi.
Setelah balik ke Indonesia, gua ditampar realita ketika membandingkan biaya bangun atau capital expenditure (CAPEX) KCJB dengan transportasi kereta publik perkotaan di Indonesia. Dengan mengabaikan present value atau perbedaan nilai uang di beda tahun, kurang lebih biayanya seperti ini [3]:
- MRT Jakarta fase pertama: 16 triliun rupiah untuk 16 km.
- LRT Jabodebek: 32,5 triliun rupiah untuk 44 km.
- LRT Jakarta: 6,8 triliun rupiah untuk 5,8 km
Walaupun harga per km-nya KCJB dengan MRT/LRT mirip-mirip di kisaran 1 triliun, tapi ini membuat gua berpikir “oh ternyata biaya bangun 1 KCJB itu bisa loh untuk membangun 6-8 fase MRT Jakarta.” Gua tau mungkin ini bukan sesuatu yang apple-to-apple, tapi ini berhasil memberikan ‘sense’ seberapa besar angka seratus triliun dari proyek KCJB itu.
Kalau kita bandingkan terus, angkanya semakin menarik [4]. Misalkan, infrastruktur dasar seperti Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM), ‘hanya’ butuh CAPEX rata-rata 1 triliun. Berarti 1 proyek MRT Jakarta seharusnya bisa bangun 16 SPAM di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Terus juga perihal persampahan, fasilitas pengolahan sampah sederhana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa dibangun dengan mulai dari 50 miliar. Artinya 1 SPAM di kota besar itu bisa sama dengan membangun fasilitas pengolahan sampah di 20 TPA. Belum berhenti di sana, ternyata daripada bangunan fasilitas besar di TPA, banyak juga usulan untuk fokus membangun fasilitas pengolahan di desa-desa yang bahkan 1 miliar saja sudah tergolong ‘mewah’. Artinya opsi bangun 1 fasilitas di TPA bisa sama dengan bangun 100 fasilitas persampahan di desa-desa. Perbandingan ini bisa terus semakin memberikan perspektif relativitas tergantung bagaimana kita ingin membandingkan.
Ya menarik banget kan… sampai akhirnya gua dikejutkan dengan anggaran Makanan Bergizi Gratis tahun 2026 yang mencapai 335 triliun [5]. Itu pun hanya anggaran setahun! Bahkan kalau kita bagi rata, berarti rata-rata pengeluaran sehari adalah ~0,9 triliun (ini jadi sebuah satuan baru di Indonesia btw).
“Oh ternyata negara kita punya uang sebanyak itu?” jujur agak kaget.
Pertanyaan yang muncul di otak gua selanjutnya adalah “terus kenapa dengan uang sebanyak itu banyak daerah yang masih tidak punya infrastruktur yang disebut sebelumnya tadi?” Untuk menjawab ini ternyata perlu dibuat tulisan terpisah, punten banget. Karena jawabnya juga harus pakai pembahasan terkait sistem sentralisasi ekonomi dan desentralisasi politik yang diadopsi Indonesia. Tapi dalam proses penyusunan tulisan di atas, gua dikejutkan dengan sebuah fakta yang membuat gua seakan ‘dikasih paham’ lebih lanjut terkait relativitas anggaran ini.
Kalian tau kah kalau anggaran pemerintah daerah di Indonesia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan anggaran program pemerintah pusat? Iya gua lagi ngomongin tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) dan Negara (APBN). Anggaran MBG 2026 mah relatif kecil dibandingkan APBN 2026, ‘hanya’ 8% dari 3.786 triliun. Tapi kalau kita bandingkan dengan APBD, relatif besarnya jadi berasa banget!
Dari seluruh 546 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten di Indonesia, rata-rata realisasi APBD pada tahun 2025 hanya berkisar 2,5 triliun setahun. Realisasi APBD tertinggi dipegang Pemprov Jakarta di 82 triliun, lalu turun drastis ke Pemprov Jawa barat di 31 triliun dan Jawa Timur 30 triliun, sebelum akhirnya terus semakin timpang hingga menjadi hanya <10 triliun bagi 530 Pemda di list terbawah [6]. Btw angka ini sebelum komponen Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas lagi pada tahun 2026 hehe.
Tapi fakta di atas tidak harus jadi masalah, namanya kan juga relativitas anggaran 😀.
Walaupun bagi gua pribadi, angka anggaran 335 triliun ini memang sangat menghipnotis. Angkanya membuat gua jadi berandai-andai. Di jalan suka tiba-tiba membayangkan wah banyak daerah yang akhirnya bisa ditata pembangunan infrastruktur dasarnya sejak awal supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Juga kampus, sekolah, dan fasilitas kesehatan unggulan yang bisa digratiskan. Atau mungkin speaker-speaker masjid bisa dibantu supaya gak harus cempreng lagi. Terakhir yang paling penting, lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, benar-benar meningkatkan taraf hidup, dan akhirnya mendorong orang-orangnya untuk jadi bersedekah karena telah merasa cukup.
Ehh ngomongin sedekah jadi keinget cita-cita pribadi juga, pengen banget nanti punya passive income untuk bisa kasih makanan gratis ke orang-orang. Lets say 15 ribu per orang, setiap pagi weekdays ngasih makan 50 orang sebelum kerja/sekolah, berarti sebulan butuh sekitar 15 juta rupiah. Lumayan kan pahalanya, ngasih energi sehat dan senyum gratis ke orang-orang. Walaupun sekarang, keluar 15 juta dari kantong pribadi memang masih terasa besar dan berat, tapi semoga beberapa tahun lagi relativitas nilainya bisa berasa kayak membandingkan APBD dengan anggaran MBG. Aamiin.
Sumber:
[1] https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainer/hs2-costs
[2] https://www.tempo.co/data/data/biaya-pembangunan-kereta-cepat-2089708
[3] https://digital.okezone.com/detail/781280/perbandingan-biaya-pembangunan-lrt-jabodebek-palembang-dan-jakarta
[4] beberapa sumber dan analisis pribadi
[5] https://biayambg.online/
[6] https://djpk.kemenkeu.go.id/