Sebagai warga sekitaran Jakarta dan orang tua baru dari anak yang belum genap setahun, gua selalu kesulitan mencari opsi tempat untuk ngajaknya bermain di outdoor. Dengan mengandalkan Google Maps, gua suka geser peta kesana kemari dan semakin sadar ternyata memang Jakarta dan sekitarnya itu minim banget ruang terbuka hijau (RTH)!
RTH yang gua bicarakan itu bukan hanya tempat wisata kayak Ragunan, TMII, hutan UI, apalagi Puncak. Gua berbicara tentang taman kota yang gua bisa bawa anak secara santai dan sekalian orang tuanya pause di tengah hiruk pikuk hidup perkotaan. Sekadar duduk melihat burung dan menikmati keindahan sepetak alam, pasti itu saja sudah menenangkan. Setiap ditampar realita ini, gua suka sedih karena jadi selalu flashback saat tinggal di London dan beberapa kota lain, di mana taman kota tidak lagi jadi sebuah kemewahan, tapi bagian biasa dari pemandangan sehari-hari.
Istri gua pernah bilang, sesaat pulang ke Jakarta jangan pernah mengeluh ke orang lain “dulu kalau di luar negeri sih begini dan begitu”. Gua paham dan sangat setuju maksud alasannya. Tapi terkadang gua gak bisa menahan diri. Menurut gua, ada masa-masa di mana akhirnya gua perlu mengajak orang lain untuk membuka mata, memikirkan, dan mengkalibrasi apa yang normal dan menjadi hak dasar sebuah warga kota. Listen, bukan berarti Jakarta selalu jelek dibandingkan di luar sana, tentu saja ada yang jauh lebih positif. Tapi saat gua menemukan yang lebih buruk, gua pun akan tetap berusaha adil untuk mencari tau dan banyak membaca informasi dulu sebelum mengambil sebuah kesimpulan perbandingan.
Dan ternyata feeling gua bukan cuma perasaan sekilas, faktanya memang kurang ideal. Sehingga dalam kesempatan ini, gua ingin berkeluh kesah dan membicarakan terkait Realita Hijau kampoeng gua yaitu Jakarta.
Bagian 1: mari kita lihat kondisi RTH di Jakarta dan sekitarnya.
Keluh-kesah ini memang tidak akan membludak kalau gua gak sering membandingkan foto-foto spasial. Bagi gua, kemauan untuk melihat dari helicopter view (sekarang satellite view) itu memang menjadi kewajiban untuk bisa melihat masalah perkotaan secara makro dan holistik. Di bawah ini adalah foto satelit kota Jakarta yang dibandingkan dengan banyak kota lain dengan skala dan zoom yang sama.
Lihat sebuah perbedaan signifikan? Apakah kelihatan bagaimana RTH dan lahan hijau kita sedikit sekali mendominasi Jakarta? Sekalipun Jakarta punya, itu tidak terdistribusi dengan baik.
Data di bulan April 2026, luasan RTH di Jakarta itu tercatat hanya 3.700 hektar atau sekitar 5,59% dari total area provinsi. Walaupun trennya meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya 4,65% [2], tapi persentase itu masih sangat jauh dari amanat undang-undang sebesar 30% (20% publik +10% private) [3]. Sedihnya lagi, di Jakarta dan bahkan hampir di seluruh kota di Indonesia, luasan RTH itu kerap kali didominasi oleh taman pemakaman umum, komplek institusi, kebun binatang, dan lapangan golf! [4]
Ah dang! Padahal namanya ruang ‘terbuka’ hijau, tapi sayang peruntukannya ‘tidak terbuka’ untuk semua orang.
Sebenarnya ada satu jenis RTH di tengah kota yang luas, juga ‘terbuka’, dan berpotensi bisa menjawab kebutuhan di atas tadi, yaitu adalah area kampus [5]. Tapi sayangnya beberapa kampus mulai semakin tertutup secara akses. Yes, I am looking at you ITB. Masih sakit rasanya sudah berniat ajak jalan-jalan bayi ke ITB waktu main ke Bandung, tapi akhirnya dihadang satpam dengan alasan kampus ditutup karena sedang mode siaga beberapa hari setelah lebaran. Tapi yang beneran bikin sakit hati adalah karena di saat bersamaan ada siswa SMA pakai kursi roda yang sudah ingin masuk keliling kampus juga, beliau pun dihadang. Di pikiran gua… separno itu kah kampusnya akan dirusak oleh bayi dan difabel?
Terlepas dari cerita di atas, fakta bahwa luasan RTH di Jakarta itu bertambah setiap tahun memang menjadi sedikit kabar menggembirakan. Bahkan kita mulai semakin sering disuguhkan taman kota ‘baru’ seperti Taman Tebet, Taman Langsat dan sebagainya. Tapi masalahnya, kebanyakan taman itu tidak benar-benar baru, yang ada hanyalah revitalisasi area taman lama yang dianggap kurang rapih dan jadul. Walaupun, Jakarta tetap pernah bangun taman yang benar-benar baru, di tengah kota pula, yaitu Taman Kota GBK. Dikelola oleh Setneg, seluas 4 ha, dibangun di area yang dulunya adalah tempat main golf. Pertama kali proposal ini muncul, banyak orang bergembira. Tapi setelah rencana pembangunannya keluar, banyak yang kecewa. Sebab alih-alih memaksimalkan luasan area untuk RTH, justru 2/3 areanya digunakan untuk restoran kelas atas, dan baru menyisakan 1/3 areanya untuk taman kota. Dengan strategi ini, tentu tren pertumbuhan RTH di Jakarta akan berjalan sangat lambat, karena prioritasnya memang bukan di sana.
Sekarang bagaimana dengan kota sekitarnya? Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor misalnya, apakah mereka lebih hijau daripada Jakarta karena bukan pusat kota? Tentu tidak! Justru luasan lahan hijau dan potensi RTH mereka terus tergerus akibat perkembangan ekonomi aglomerasi dari Jakarta yang tidak terkendali, dan bahkan lebih cepat dari usaha untuk menyiapkan tatanan kotanya (itupun kalau beneran ada). Sehingga banyak area tanah yang sebelumnya berupa lahan hijau, kemudian dibangun menjadi sesuatu yang tidak hijau-hijau banget. Ini lah yang kemudian disebut sebagai fenomena Urban Sprawl.
Coba sama-sama kita lihat trennya dari hasil riset di bawah ini. Ini peta Distribusi Degradasi Tingkat Kehijauan di Jabodetabek [6]. Warna biru dan ungu menunjukkan lahan yang tingkat kehijauannya menurun alias terdegradasi. Sedangkan kuning dan hijau menunjukkan sebaliknya. Lihat bagaimana dampak dari urban sprawlnya. Melihat fakta peta seperti ini bikin langsung merinding.
Hal ini tentu berbeda dengan kasus Metropolitan London. Menyadari pertumbuhan penduduk dan ekonomi merupakan ancaman terbesar tatanan kotanya, mereka pun menciptakan ‘Green Belt’ atau area hijau campuran yang mengelilingi kota sebagai peredam urban sprawl [8]. Sehingga kota-kota yang kemudian berkembang di sekitar London pun secara hukum terpaksa untuk mempertahankan lahan hijau nya untuk saling mendukung keberlangsungan kawasan [9]. Kenapa gua membandingkan Jakarta dengan London? Karena ini yang dilakukan juga oleh Alain Bertaud di bukunya ‘Order without Design’, dan bahkan menjadikan Jakarta sebagai contoh ekstrim kota minim perencanaan dalam hal aglomerasi dan ditempatkan di sampul utama bukunya (entah harus bangga atau malu haha).
Bagian 2: memang apa dampaknya kalau ruang terbuka hijau kita tidak ideal?
Gua protes terkait ini bukan semata-mata karena bingung ngajak jalan-jalan anak gua, tapi juga karena sadar bahwa anak gua lah yang nantinya berpotensi merasakan berbagai dampak yang bahkan jauh lebih parah daripada itu.
Begini, kita harus paham bahwa perkotaan itu dibangun dari berbagai elemen kompleks yang saling terhubung, misalnya individu, keluarga, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Sehingga perkotaan pun perlu dilihat sebagai sistem di dalam sistem, maka proses berpikirnya pun harus dibuat sistemis. Sederhananya, saat kita berpikir sebuah sistem, satu elemen dalam kondisi tidak ideal saja bisa membuat elemen lain di dalam sistem tersebut menjadi tidak ideal juga.
Salah satu contoh dampak problematikanya seperti ini: ada teori yang namanya Urban Heat Island, di mana suhu pusat perkotaan akan cenderung jauh lebih panas karena banyaknya aktivitas manusia dan infrastruktur terbangun. Saat kota tumbuh pesat tanpa RTH yang mana sebenarnya berperan besar sebagai peredam suhu iklim, maka ada potensi kota tersebut mencapai titik suhu yang tidak lagi nyaman bagi orang-orang untuk beraktivitas di luar, secara fisik maupun psikologis. Dampaknya, aktivitas akan terkonsentrasi dan cenderung berjalan efektif di area indoor yang sudah terpasang Air Conditioner (AC). Lalu saat diperlukan perpindahan dari satu indoor ke indoor lainnya, maka orang-orang juga akan mencari jalan teduh atau menggunakan kendaraan ber-AC (seperti mobil pribadi atau taxi untuk paling simpelnya). Tanpa disadari, penggunaan berlebih dari AC dan kendaraan ini justru semakin memperparah suhu di perkotaan karena ada tambahan emisi dan kemacetan. Saat iklim kota semakin panas, apa yang kemudian dilakukan orang-orang? Ya masih sama: tambah AC lebih banyak, kalau bisa semua ruangan kini juga dipasang AC. Kebayang kan bagaimana lingkaran setannya terjadi sehingga membuat Jakarta semakin panas?
Coba kita lihat gambar di atas ini [10]. Gambar (a) menggambarkan bagaimana kota di Jabodetabek terancam suhu tinggi yang bahkan sudah tidak layak huni. Di gambar (b), sayangnya, kapasitas kota kita untuk mendinginkan iklim itu sangat rendah. Terakhir gambar (c) menyimpulkan bahwa Jakarta dan sekitarnya itu sangat tidak efektif dalam meredam suhu iklim kota yang kelewat panas.
Sekarang kita kaitkan dengan elemen sistem lain. Coba sejenak berpikir. Mengapa di Jakarta banyak sekali pengamen, pengemis, dan pak ogah di jalanan? Pernah suatu waktu gua ngobrol sama beberapa orang seperti mereka yang sehari-harinya hidup di jalanan. Dari obrolan itu, gua menangkap satu benang merah liar: jadi banyak dari mereka yang sejak kecil memang sudah terbiasa menghabiskan waktu di luar rumah, karena rumahnya terlalu sempit untuk sekadar bermain. Dan karena tidak ada RTH atau tempat bermain yang layak di lingkungannya, jalanan lah yang kemudian menjadi ruang bermain mereka. Dari sini lah mereka menemukan kenyamanan dan ilmu bertahan hidup dengan cara mengemis dan mengamen tadi. Walaupun, gua yakin banyak faktor lain kayak kemiskinan struktural yang juga berkontribusi, tapi ini jelas memberikan hint atas bagaimana sebuah sistem kota bekerja dan mempengaruhi masa depan orang di dalamnya [11].
Dua dampak di atas padahal masih berputar di sedikit elemen perkotaan: RTH-iklim-sosial. Bagaimana dengan elemen yang lain? dampak potensi nilai aset terdepresiasi ekstrim karena risiko perubahan iklim, misalnya? Juga lonjakan biaya kesehatan karena polusi atau suhu ekstrim? Larinya warga global dan investor karena kota tidak lagi layak huni, dan lain-lain. Makanya, kalau kata Kate Ascher di bukunya The Works: Anatomy of a City, ibaratkan lah kota itu sebagai tubuh manusia. Seandainya performa paru-paru tubuh menurun, maka kita harus waspada atas komplikasi yang selanjutnya akan terjadi.
Bagian 3: tantangan dan bottleneck untuk memperjuangkan RTH di Jakarta dan sekitarnya
Dengan merefleksikan bagian sebelumnya, gua merasa tidak aneh kalau sekarang banyak pejabat kota dan akademisi perkotaan di beberapa belahan dunia sedang berlomba-lomba mengembalikan keberadaan RTH ini di kotanya. Mereka pasti sadar masa depan keberlangsungan kotanya sangat tergantung dari sana. Bahkan, ini berpotensi jadi aspek geopolitik baru di masa depan.
Tapi pertanyaan selanjutnya, mengapa saat ini kita masih punya sedikit RTH? mengapa perlombaan ini belum terjadi di lanskap politik dan pembangunan Indonesia? Tidak mungkin kan tidak ada satupun pemimpin Indonesia di luar sana yang memikirkan atau memperjuangkan hal ini? apa tantangan dan bottleneck sebenarnya?
Tentu semua masalah ini sudah ada yang pernah memikirkan. Tentu juga sudah ada yang memperjuangkannya untuk menjadi bahasan mainstream di konstestasi politik. Bahkan sejak 5 tahun lalu, Jakarta sudah punya Jakarta Climate Action Plan 2021–2050 [12]. Di dokumen tersebut dan beberapa perencanaan strategis lainnya, dipaparkan jelas apa masalah, target, dan rencana aksinya untuk Jakarta. Bahkan Jakarta telah menularkan pengaruh positif ini ke 10 kota lain seperti di bawah ini [13].
Gua sendiri tidak mau naif, memprotes memang jauh lebih mudah daripada proses merealisasikan. Apalagi, Jakarta sudah terlanjur menjadi kota yang sangat padat, dengan sedikit land bank milik pemerintah, dan dengan harga tanah yang sudah mahal untuk pembebasan lahan. Bahkan jika kita hitung kasar, sudah menjadi hal yang sedikit tidak mungkin untuk Jakarta mencapai target RTH publik seluas 20%. Dari hitungan kasar gua, untuk mencapai target itu, setidaknya Jakarta harus menambah sekitar 9.500 ha RTH publik, sebutlah harga tanah rata-rata di seluruh Jakarta itu 25 juta rupiah per sqm, maka diperlukan total 2.384 triliun rupiah atau setara 120 triliun rupiah per tahun jika dicicil selama 20 tahun. Sedangkan APBD Jakarta saat ini hanya 80 triliun per tahun, tidak cukup uangnya! [14]. Alhasil perlu pendekatan yang jauh lebih kreatif atau radikal daripada sekadar pengadaan lahan biasa.
Kemudian, perhitungan di atas baru hanya untuk pengadaan lahan. Biaya membangun serta operasional beda lagi, dan keduanya bersifat sangat tricky karena banyak komponen di RTH itu yang bersifat hidup. Artinya mereka bisa mati jika lalai saat perawatan atau bahkan hancur di kondisi lingkungan ekstrim. Apalagi dengan sifatnya yang perlu ‘terbuka’, maka ini menimbulkan risiko akan vandalisme atau penyalahgunaan, seperti jadi tempat prostitusi ilegal yang sedihnya lagi sekarang sering terjadi di Jakarta dan mencoreng fungsi baik RTH [15]. Itulah kenapa kualitas ‘lingkungan hidup’ sering dinilai dari bagaimana interaksi antara manusia-hewan-tanaman di dalam sistemnya.
Tantangan lainnya bisa kita pahami dengan memikirkan teori bounded rationality. Teori ini menjelaskan bahwa tiap manusia, termasuk pemimpin, akan mengambil keputusan berdasarkan prioritas dari informasi dan waktu yang tersedia secara terbatas. Di saat ini, prioritas nasional dan daerah kita sedang tidak kesana. Hal ini diperparah, sebab efek dari urban heat island di atas membuat orang-orang (terutama pejabat) lebih sering beraktivitas di ruangan dan kendaraan ber-AC atau lingkungan outdoor yang memang sudah dirancang asri, bukan sehari-hari di kota untuk merasakan langsung dampak minimnya RTH. Sehingga terciptalah sebuah bubble yang mendistorsi realitas mereka.
Prioritas di atas juga sebenarnya terpengaruh dari cara pikir kita sebagai ‘negara berkembang’. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa investasi di sektor yang menghasilkan manfaat finansial dan ekonomi dalam waktu dekat, jauh lebih menarik dan bermanfaat bagi Indonesia, daripada investasi lingkungan hidup seperti RTH yang membutuhkan waktu panjang. Jika kita meminta pihak non-pemerintah yang menyediakan itu, tentunya mereka masih ingin meminta insentif dari pemerintah karena aspek finansial yang dikorbankannya.
Terlepas dari tantangan di atas, bukan berarti tidak ada solusi sama sekali. Kita tetap harus bisa menchallenge semuanya agar bisa ketemu program dan cara yang punya kans berhasil paling tinggi. Dan menurut gua, salah satu cara terbaik untuk memulainya adalah dengan belajar kepada siapa saja yang juga pernah memperjuangkannya atau standing on the shoulders of giants.
Maka di tulisan selanjutnya, bahasan ini akan dilengkapi dengan rangkuman dari usaha pemahaman gua terhadap histori pengembangan infrastruktur RTH di luar negeri sana, mulai dari kota global seperti London dan New York, lalu ke kota berkembang seperti Kuala Lumpur dan Bangkok, bahkan ke kota di Afrika sana seperti Addis Ababa. Kenapa harus pelajari konteks historinya? Sesimpel gua ingin tau kenapa di luar sana pada akhirnya bisa punya RTH luas-luas dan bagus-bagus, tapi Jakarta dan kota sekitarnya tidak bisa.
Catatan kaki, sumber dan bahan bacaan lanjutan:
[1] Dicapture dengan teknis khusus menggunakan Google Earth
[2] Lagi banyak diberitakan, cek https://jakartaglobe.id/news/jakarta-cuts-slum-areas-by-half-boosts-green-space-coverage
[3] Target 30% adalah amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Banyak yang kritis terhadap target ini karena jadi terlalu menitikberatkan pada kuantitas daripada kualitas. Padahal yang penting dari RTH itu adalah banyak dan terdistribusi merata dengan aksesibilitas yang baik.
[4] Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 memuat bahwa lapangan olahraga, termasuk lapangan golf merupakan kategori RTH. Baca lebih lanjut ulasannya di https://www.hmpwkuns.com/publikasi/ruang-terbuka-hijau-di-jakarta-publik-atau-eksklusif
[5] RTH Kampus bagai Oasis di tengah perkotaan, bahasan menarik oleh landuse.id, baca lebih lanjut di https://www.instagram.com/p/DX_fXrBgbIe
[6] Putri, S. M., & Simarmata, H. A. (2025). Green Connectivity In Metropolitan Jabodetabek: Climate Change and The Challenge of Urban Forest. CSID Journal of Infrastructure Development, 8(2). https://doi.org/10.7454/jid.v8.i2.1230
[7] baca lebih lanjut di https://alainbertaud.com/ atau https://buildingtheskyline.org/book-review-order-without-design/
[8] Kalau ingin baca lebih lanjut terkait London Green Belts https://londongreenbeltcouncil.org.uk/information/
[9] Terlepas dari bagaimana menariknya London Green Belt ini meredam urban sprawls, banyak ahli perkotaan di Inggris dan dunia yang berdebat apakah justru LGB inilah yang menyebabkan harga properti di London melambung tinggi dan menyebabkan krisis perumahan. Walikota London juga sudah memutuskan untuk menjadikan green belt ini jadi grey belt atau tetap ada perumahan yang dipadukan dengan area hijaunya (https://www.theguardian.com/uk-news/2025/may/09/sadiq-khan-to-announce-plans-to-build-houses-on-london-green-belt). Gua pribadi lebih setuju LGB dipertahankan, berhubung merasakan bagaimana tinggal di negara berkembang yang urban sprawlnya dibiarkan liar. Karena nyatanya, seperti kasus Jabodetabek, harga rumah tetap melambung tinggi dan krisis rumah tetap ada.
[10] Purwantiningrum, P., Rustiadi, E., & Pribadi, D.O. (2025). Mapping the spatial pattern of ecosystem services in the Jabodetabek Metropolitan Area, Indonesia: Could peri-urban areas support the urban core? Regional Sustainability. https://doi.org/10.1016/j.regsus.2025.100276
[11] bukan hubungan langsung, tapi punya hubungan sistemik yang menarik. Bahkan di paper ini dijelaskan RTH itu bisa bermata 2: kalau bagus jadi bisa mengurangi risiko orang jalanan, tapi kalau jelek malah jadi menaikkan risiko https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8780619/
[12] Pada tahun 2019-2022, Jakarta sangat aktif dalam partisipasi usaha untuk menjadikan kotanya tahan risiko iklim. Banyak rencana dan pemikiran strategis disusun atas kolaborasi lintas pihak yang dokumen dan informasinya dapat diakses di https://rendahemisi.jakarta.go.id/en/reports. Sayangnya, kita sama-sama tau pasca 2022, terdapat pergantian rezim politik di ibukota dan inisiatif ini jadi mulai tidak terdengar.
[13] dapat dibaca beritanya di https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/05/22/ten-indonesian-cities-receive-eu-funded-climate-action-plans.html
[14] Data APBD tiap daerah di Indonesia dapat dilihat dari DJK Kemenkeu. Terlepas dari keterbatasan anggaran, harusnya ini menjadi pemantik diskusi bagaimana creative financing juga perlu dieksplorasi dalam pembangunan RTH.
[15] Banyak sekali berita akhir-akhir ini terkait prostitusi di RTH, salah satunya bisa baca di sini https://www.antaranews.com/berita/5327890/menakar-dilema-penambahan-rth-dan-prostitusi-ruang-terbuka-di-jakarta